Dewan meminta pemerintah memiliki keberanian untuk mengambil langkah-langkah kongkret, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait persoalan BBM Bersubsidi. "Perencanaan yang baik dalam mengelola isu BBM Bersubsidi kedepan menjadi langkah awal yang sangat berarti," ujar Ketua DPR Marzuki Alie saat menutup Sidang Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2013-2014, di Gedung Nusantara II DPR, Jum'at (14/12).
    
Dewan, lanjutnya, memandang bahwa Pemerintah harus segera menuntaskan pengendalian BBM Bersubsidi, sehingga tidak menimbulkan resiko beban anggaran negara yang semakin besar, potensi gejolak sosial dan bahkan politis.

Menurutnya, permasalahan alokasi BBM Bersubsidi senantiasa terulang kembali dengan implikasi meningkatnya beban anggaran negara. Bahkan situasi seperti ini sebenarnya telah terjadi dalam lima tahun terakhir sejak tahun 2007, dimana volume kuota BBM bersubsidi selalu melampaui batas yang ditetapkan.

Dalam anggaran tahun 2012, alokasi BBM Bersubsidi mengalami kenaikan sebanyak dua kali, dari alokasi sebesar 40 juta kiloliter, kemudian melalui APBN Perubahan mendapatkan tambahan sebesar 4.04 juta kiloliter, dan terakhir sesuai dengan kesepakatan terbaru DPR dengan pemerintah alokasi ditambah 1.23 juta kiloliter sehingga volume BBM Bersubsidi mencapai 45. 27 juta kiloliter. Tambahan anggaran untuk alokasi kedua ini menyedot anggaran sebesar Rp. 6 Triliun.(si)/foto:iwan armanias/parle.